KIMTekung - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kecamatan Tekung menjadi ruang strategis dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa agar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang digelar di Pendopo Kecamatan Tekung ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD Kabupaten Lumajang Komisi B, Ibu Nur Hidayati.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Nur Hidayati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting untuk memastikan usulan pembangunan dari tingkat desa dapat disinkronkan dengan program pemerintah kabupaten. Ia menekankan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai dasar utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

“Aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian utama. Melalui Musrenbang ini, kami di DPRD berkomitmen mengawal usulan-usulan prioritas desa agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan kabupaten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ibu Nur Hidayati.

Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Tekung diikuti oleh unsur pemerintah kecamatan, Babinsa Tekung, seluruh kepala desa, serta perangkat desa se-Kecamatan Tekung. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan aparat kewilayahan dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan.

Berbagai usulan prioritas pembangunan disampaikan oleh masing-masing desa, mulai dari peningkatan infrastruktur, penguatan sektor pertanian dan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Seluruh usulan tersebut dibahas bersama untuk diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lumajang.

Melalui Musrenbang RKPD ini, diharapkan aspirasi masyarakat Kecamatan Tekung dapat terakomodasi secara optimal dalam RKPD Tahun 2027, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Tekung pun menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.